Banda Aceh – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh untuk terus memperkuat kualitas pelayanan publik melalui berbagai pembenahan di sejumlah sektor.
Komitmen tersebut disampaikan Illiza dalam Forum Suara Warga yang digelar Pemerintah Kota Banda Aceh bersama Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh di aula pendopo wali kota, Minggu (10/5).
Forum tersebut juga menjadi wadah penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah kota. Berbagai elemen warga, mulai dari perempuan, anak muda, hingga penyandang disabilitas, menyampaikan langsung sejumlah persoalan yang mereka hadapi dalam pelayanan publik di Banda Aceh.
Illiza mengatakan pemerintah memandang masukan masyarakat bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian bersama terhadap pembangunan kota.
“Kami memandang policy brief ini bukan sekadar masukan, tetapi sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai,” ujarnya.
“Masukan-masukan ini menjadi bahan refleksi bagi kami untuk memastikan layanan publik benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat secara adil dan inklusif,” katanya.
Di sektor pendidikan, pemerintah kota menyoroti persoalan pungutan liar, perundungan, serta persepsi masyarakat terhadap sistem zonasi sekolah. Pemko Banda Aceh, kata Illiza, telah menerbitkan surat edaran larangan pungutan di satuan pendidikan yang turut diperkuat dengan sosialisasi dan penyediaan kanal pengaduan masyarakat.
Selain itu, evaluasi terhadap implementasi zonasi juga terus dilakukan guna memastikan pemerataan akses pendidikan berjalan lebih adil. Pemerintah kota juga memberi perhatian terhadap kesejahteraan guru sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas pembelajaran.
Pada sektor kesehatan, forum tersebut turut menyoroti belum meratanya kualitas layanan kesehatan, transparansi informasi, hingga pemahaman masyarakat terkait sistem BPJS Kesehatan. Menanggapi hal itu, Illiza menyebut pemerintah terus melakukan peningkatan fasilitas layanan kesehatan serta memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai alur pelayanan BPJS.
“Termasuk alur pelayanan BPJS agar lebih mudah dipahami para pasien,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan tenaga kesehatan agar tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga mampu memberikan pelayanan yang humanis kepada pasien.
“Karena itu, selain peningkatan fasilitas, kami terus mendorong pembinaan tenaga kesehatan agar tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga mampu memberikan pelayanan yang humanis dan berorientasi pada kebutuhan pasien,” ujar Illiza.
Menurut Illiza, peningkatan kualitas layanan kesehatan di Banda Aceh mulai menunjukkan perkembangan, ditandai dengan meningkatnya akses layanan dan sistem pelayanan yang semakin terstandarisasi. Namun demikian, pemerintah masih akan memperkuat transparansi informasi layanan, termasuk terkait ketersediaan ruang rawat dan validasi data penerima BPJS agar lebih tepat sasaran.
Di bidang ekonomi, Pemko Banda Aceh mencatat realisasi investasi mencapai Rp167,7 miliar dari 1.197 proyek kegiatan ekonomi. Pemerintah kota juga terus menjalankan program pemberdayaan UMKM, pelatihan tenaga kerja, serta intervensi pasar untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
“Selain itu, kami juga terus memperkuat program pemberdayaan UMKM, pelatihan tenaga kerja, serta intervensi pasar untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” ujarnya.
Meski begitu, Illiza mengakui akses permodalan bagi masyarakat serta perlindungan terhadap praktik rentenir dan pinjaman online masih menjadi tantangan yang perlu diperkuat ke depan. Pemerintah juga berupaya meningkatkan keterhubungan antara program pelatihan kerja dengan kebutuhan pasar.
Dalam upaya pengurangan risiko banjir, Pemko Banda Aceh telah melakukan pemeliharaan drainase sepanjang 90,6 kilometer pada 2025 dan menargetkan pemeliharaan sepanjang 58,3 kilometer pada 2026, disertai pembangunan saluran baru di sejumlah titik.
“Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aliran air serta mengurangi titik genangan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat,” katanya.
Menurut Illiza, dampak dari upaya tersebut mulai terlihat dengan berkurangnya risiko banjir di beberapa kawasan kota.
Sementara pada sektor lingkungan, pemerintah kota terus mendorong peningkatan pengelolaan sampah dan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan melalui pengembangan konsep zero waste city dan penambahan ruang terbuka hijau.
“Namun perubahan perilaku masyarakat tetap menjadi tantangan yang perlu terus didorong melalui edukasi dan kolaborasi,” ujar Illiza.